Dalam negara demokrasi, mengusung agenda politik, selama masih dalam koridor hukum, undang-undang, dan peraturan yang berlaku, boleh-boleh saja.
Negara dianggap telah meminggirkan dan menganggap perempuan tidak punya pengetahuan.
Sejak mei 2017 sudah tidak ada lagi paket kebijakan ekonomi yang baru, dan Presiden dalam satu setengah tahun terakhir banyak fokus pada agenda politik.
Penindasan dan kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah terus terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun.
JK berpesan agar para pengurus dan remaja BKPRMI menjauhkan agenda politik di dalam masjid. Pasalnya, jika masjid dilibatkan dalam politik akan menimbulkan perpecahan.
Menurut Said, semua pihak yang memantau agenda politik lima tahunan ini jangan terlalu berprasangka negative terhadap masjid yang selama ini sangat kondusif pengelolaannya, jangan di persepsikan secara negative di karenakan agenda politik lima tahunan.
Komisi III DPR diminta untuk tidak memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan agenda politik pragmatis.
Agenda politik keumatan, seharusnya justru untuk memperkuat takdir bersama Indonesia. Bukan malah sebaliknya, memecah-belah Indonesia.
Sudirman Said juga menyinggung soal politik identitas. Menurutnya, agenda politik tidak bisa terpisahkan dari identitas.
Kita terus mengingatkan dan tidak pernah lelah serta tidak putus asa bahwa kiranya, di tahun ini, kita benar-benar memiliki komitmen dan agenda politik untuk bisa menyelesaikan RUU (PPRT) ini menjadi undang-undang dan seharusnya ini menjadi legacy kita semua. Seharusnya, warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan selama periode ini.